Pentingnya ecoutourism untuk pariwisata indonesia bagian lll

PENGEMBANGAN DESA WISATA HIjAU

Desa wisata di Indonesia saat ini telah berkembang dengan baik8 . Di samping memperbanyak paket-paket wisata berbasis sumber daya perdesaan tersebut, saat ini telah banyak pula desa-desa yang mengembangkan pariwisata berbasis pada lokalitas, seperti pondok wisata (homestay).

Namun demikian masih banyak kegiatan pariwisata di perdesaan yang cenderung mengeksploitasi sumber daya yang ada. Tujuan membangun desa wisata kemudian bukan lagi untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan desa namun hanya untuk mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Akibatnya banyak daya tarik wisata perdesaan yang rusak karena bentuk-bentuk wisata massal yang dilakukan, padahal ini akan merusak sumber daya perdesaan jangka panjang. Desa Wisata Hijau adalah konsep yang diperkenalkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Konsep ini merupakan jawaban atas kepedulian lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh UNECD melalui Agenda 219 . Tujuannya adalah untuk kesinambungan pembangunan, yang melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

ARAH PENGEMBANGAN DESA WISATA HIjAU

Pembangunan desa selama ini masih sering menganut konsep “membangun desa” dan bukan “desa membangun”. Pada konsep membangun desa, faktor eksternal lebih berperan menentukan arah pembangunan desa dan ini menyebabkan desa semakin tergantung pada bantuan luar. Sebaliknya, pada konsep desa membangun peran masyarakat justru menjadi faktor utama guna membangun desa yang berketahanan.Dalam konteks pariwisata, besarnya peranan pihak luar sering mengarah bukan pada kebutuhan masyarakat desa. Untuk kepentingan nasional, pembangunan pariwisata perdesaan sering diarahkan pada konsep keserakahan (greedy tourism) dengan tujuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan sebanyak- banyaknya. Sebaliknya, pembangunan bersama masyarakat akan menyebabkan pembangunan pariwisata mengarah pada bentuk pariwisata hijau (green tourism) karena berkaitan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat itu sendiri.

PED0MAN

PENGEMBANGAN DESA WISATA HIjAU Dalam rangka optimalisasi program- program tersebut telah disepakati koordinasi perencanaan pembangunan antara Kementerian BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sinergitas program dengan menyusun konsep payung hukum “Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengelola Desa Wisata Hijau”. Sebagai langkah awal disusunlah“Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau” guna menjadi panduan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L).

Kedepan, jajaran Kementerian/Lembaga tersebut sepakat untuk menyusun payung hukum agar keberlanjutan sinergitas program secara konkrit, terarah dan terukur dapat tetap terjaga demi kemajuan masyarakat pedesaan. Dengan adanya keterpaduan program lintas sektor ini diharapkan dapat mewujudkan Desa Wisata Hijau yang menjadi pusat pertumbuhan sekaligus menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi kawasan perdesaan dan sekitarnya.

Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau ini disusun dalam rangka:

a.Menyamakan wawasan dan cara pandang pembangunan Desa Wisata Hijau;

b.Mengidentifikasi berbagai peranan masing- masing Kementerian/Lembaga Pusat dan pihak lainnya dalam pengembangan Desa Wisata Hijau.

c.Menjadikannya dasar panduan bagi berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah dan swasta yang ingin mengembangkan dan mengelola suatu wilayah menjadi Desa Wisata Hijau;

d.Menjadikannya bahan informasi bagi pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam rangka sinergitas dan optimalisasi program masing-masing pihak di lokasi sasaran program;

e.Membantu percepatan pencapaian tujuan;

f.Membantu usulan program, perencanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan

g.Membantu desa untuk berbenah agar siap menghadapi era persaingan regional

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan mengerti persiapan apa saja yang harus dilakukan.